Kasus 4 Santri Korban Pencabulan Ditangani Ditres PPA dan PPO Polda Jatim

Kasus 4 Santri Korban  Pencabulan Ditangani  Ditres PPA dan PPO Polda Jatim

SURABAYA (tribratranews.jatim.polri.go.id) - Empat santri Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur dilaporkan mengalami kekerasan seksual berulang selama hampir empat tahun oleh seorang pengurus yang kini telah dipecat. Kasus ini resmi dilaporkan ke Polda Jawa Timur pada 3 September 2026 dengan nomor laporan LP/B/1172/IX/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR.

 

Kuasa hukum para korban, Bambang Sunaryo, mengungkapkan hal tersebut kepada awak media di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (6/10/2026).

 

Keempat korban berinisial H (19), MI (16), MF (16), dan A (16). Mereka masuk pesantren pada usia 12 tahun. Terduga tersangka yang berinisial ABQ (61), yang saat kejadian menjabat Wakil Ketua I Pondok Pesantren sebelum akhirnya dipecat dari jabatannya.

 

Perbuatan diduga berlangsung sejak 2022 hingga Juni 2026. Setiap minggu, korban diklaim mendapat giliran dua hingga tiga kali dibawa ke kediaman tersangka. Modus yang dilakukan meliputi tindakan pencabulan dengan berbagai cara, korban ditelanjangi atau dibungkus sarung, lalu dilakukan perbuatan asusila.

 

"Kondisi psikologis para korban kini terganggu. Mereka tampak pasif, cemas, hingga menunjukkan sikap agresif terhadap keluarga," jelas Bambang.

 

Kasus ini terungkap setelah MF pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi pada Juni lalu dan mengurung diri. Saat didekati ibunya, ia diam saja. Hingga akhirnya H, yang kini berusia 19 tahun, menceritakan apa yang dialaminya kepada ibu MF. "Dari situlah seluruh rangkaian kejadian terbongkar," ujarnya.

 

Keempat korban berasal dari berbagai daerah: satu dari Kota Bekasi, satu dari Kalimantan Selatan, satu dari Bangkalan Madura, dan satu dari Sulawesi Utara. Korban asal Sulawesi Utara belum hadir secara langsung karena jarak dan keterbatasan biaya, namun akan mengirimkan surat pernyataan tertulis untuk melengkapi berkas.

 

Bambang menegaskan, laporan ini diajarkan langsung oleh wali santri dari Bekasi, bukan oleh pihak pondok pesantren. Ia menilai pihak pengelola pesantren tidak memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan atas nama korban. Seluruh proses pendampingan korban didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, serta LPSK, termasuk akomodasi dan transportasi.

 

"Kami khawatir jika ini dibiarkan, akan muncul korban-korban baru. Kemungkinan ada korban lain yang belum berani bersuara," ujar Bambang.

 

Hingga kini, pihak kepolisian telah menerima laporan dan memeriksa para korban serta saksi. Penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan mengumpulkan bukti terkait perkara tersebut. (mbah)

 Foto; Bambang Sunaryo